Dr. Ukas Tanggapi Berbagai Tuduhan || Begini Kata Ukas 👇’

sabakuningannews.com.KUNINGAN – Direktur PAM Tirta Kamuning, Dr. Ukas Suharfaputra, memberikan klarifikasi resmi menanggapi berbagai tuduhan dari LSM Frontal terkait dugaan pelanggaran pemasangan pipa di kawasan Taman Nasional Gunung Ciremai (TNGC) serta tudingan kegagalan kinerja direksi selama dua tahun terakhir. Ukas menegaskan bahwa seluruh tuduhan tersebut tidak berdasar dan telah tercampur antara data, asumsi, dan informasi yang keliru.

Pipa 12 Inci Bukan untuk Remis–Nilem
Dalam penjelasannya, Ukas menegaskan bahwa instalasi pipa untuk sumber Telaga Remis dan Telaga Nilem tetap menggunakan diameter 6 inci, sesuai izin Kementerian LHK melalui IUPA KSDAE Nomor SK.137/KSDAE/SET/KSA.3/4/2019 (Remis) dan SK.136/KSDAE/SET/KSA.3/4/2019 (Nilem).
Sementara pipa 12 inci yang dipersoalkan LSM, kata Ukas, tidak terkait dengan kedua sumber tersebut.

“Pipa 12 inci itu bagian dari instalasi air baku Sumber Cicerem-1 dan Cicerem-2 yang sumber airnya berada di luar kawasan taman nasional. Pipa tersebut hanya melintas di bahu jalan, tidak merusak keanekaragaman hayati, dan seluruh izinnya dikeluarkan oleh Kementerian PUPR, bukan BTNGC,” tegas Ukas.

Izin Resmi Bukan dari BTNGC
Menjawab tuduhan pemasangan pipa tanpa kerja sama, Ukas menjelaskan bahwa BTNGC hanya memberikan rekomendasi teknis, sementara izin konservasi diterbitkan kementerian teknis sesuai regulasi.
Ia mengungkapkan bahwa pada 26 Februari 2025, PDAM dan BTNGC sudah menggelar rapat resmi membahas rencana kerja sama penguatan fungsi pemasangan pipa, termasuk komitmen inkind seperti bantuan patroli, dukungan sosial, dan pemulihan lingkungan, bukan berupa uang tunai.

Nilai komitmen kerja sama sebesar Rp929 juta/5 tahun, menurut Ukas, bukan beban PDAM, melainkan kewajiban investor PT Tirta Kuning Ayu Sukses. PDAM bahkan telah menyampaikan keberatan atas nilai tersebut karena dinilai terlalu tinggi oleh investor.

Bantahan Soal Kinerja Direksi

Terkait tudingan kegagalan kinerja selama dua tahun, Ukas membeberkan data audit BPKP yang justru menunjukkan peningkatan signifikan sejak dirinya menjabat pada 2022.

Kinerja keuangan PDAM 2021–2024:

Pendapatan naik dari Rp58,46 miliar (2021) menjadi Rp66,53 miliar (2024) → naik 13,8%

Laba meningkat dari Rp5,007 miliar menjadi Rp6,940 miliar → naik 38,61%

PAD meningkat 64,7%

Biaya operasional turun 4,4% (2021–2022)

Skor kinerja BPKP meningkat dari 3,60 menjadi 3,81 (kategori Sehat)

Cakupan layanan juga bertambah dari 52.443 sambungan (2021) menjadi 55.748 sambungan (2024). Untuk ketersediaan air, PDAM menambah debit 66,84 liter/detik dari tiga sumber baru: Cijalatong Cipari, Cibangir, dan Cilukutuk Cileuleuy.

Penurunan PAD pada 2023, menurut Ukas, terjadi akibat perubahan kebijakan pajak nasional melalui UU 7/2021, bukan karena kinerja menurun.

Skema Investasi Justru Untungkan Daerah
Menjawab isu pemerasan investor, Ukas menyebut tuduhan tersebut tidak masuk akal.
Seluruh skema izin dan kerja sama mengacu pada Permen LHK 44/2017 dan Permen P.18/2019, yang menegaskan seluruh biaya ditanggung pemegang izin, bukan PDAM.

Ia menjelaskan bahwa proyek air baku Cicerem–Indramayu senilai Rp200 miliar justru sangat menguntungkan masyarakat Kuningan. Setelah kontrak 15 tahun, seluruh aset jaringan pipa akan menjadi milik PDAM/Pemda Kuningan. Dari skema bagi hasil, 25% pendapatan akan masuk PAD Kuningan.

“Tidak Ada Pipa yang Melanggar Izin”
Ukas menilai tuduhan LSM Frontal mencampuradukkan dua proyek berbeda — Remis–Nilem dan Cicerem — yang memiliki izin dan skema berbeda.

“Kami terbuka, seluruh data ada, dan semua kegiatan kami mengikuti regulasi. Tidak ada satu pun pipa yang melanggar izin, dan tidak ada satu pun kegiatan yang merusak kawasan konservasi,” tegasnya.

Ukas memastikan PDAM siap diverifikasi baik secara hukum maupun teknis dan berharap klarifikasi ini dapat meluruskan informasi yang beredar di publik.(*)