BPKAD Kuningan Gelar Investment Summit 2026, 295 Aset Daerah Menganggur Ditawarkan kepada Investor
- account_circle admin
- calendar_month Kamis, 5 Nov 2026
- comment 0 komentar
- print Cetak

sabakuningannews.KUNINGAN – Pemerintah Kabupaten Kuningan mulai serius mengoptimalkan aset daerah yang selama ini belum dimanfaatkan secara maksimal. Melalui Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), Pemkab Kuningan menggelar Investment Summit 2026 di kawasan Kopi Botanika, Puncak Cigugur, Kabupaten Kuningan.
Kegiatan tersebut menjadi langkah strategis pemerintah daerah untuk memperkenalkan berbagai potensi aset milik pemerintah kepada para investor sekaligus membuka peluang kerja sama investasi guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Investment Summit 2026 dibuka langsung oleh Bupati Kuningan, Dr. H. Dian Rachmat Yanuar, M.Si. Dalam sambutannya, Bupati menegaskan bahwa aset milik pemerintah daerah harus mampu memberikan nilai tambah dan manfaat ekonomi, bukan sekadar menjadi barang milik daerah yang terus membutuhkan biaya pemeliharaan.
Menurutnya, optimalisasi aset merupakan salah satu peluang untuk meningkatkan PAD tanpa harus terus membebani masyarakat melalui kenaikan pajak maupun retribusi.
“Saya ingin aset-aset daerah ini bisa dimanfaatkan sehingga menghasilkan pendapatan bagi pemerintah daerah,” ungkap Bupati Dian.
Ia berharap forum investasi yang digagas BPKAD tersebut mampu membuka peluang kerja sama dengan para pelaku usaha dari berbagai daerah. Sejumlah calon investor dari Jakarta, Bogor, Bandung, serta unsur Kamar Dagang dan Industri (Kadin) turut hadir dalam kegiatan tersebut.
Pemerintah Kabupaten Kuningan juga menyatakan kesiapan untuk membantu calon investor dalam memahami ketentuan perizinan dan tata ruang sesuai dengan peruntukan masing-masing aset.
Kepala BPKAD Kabupaten Kuningan, Deden Kurniawan, A.Ks., S.E., M.Si., CFr.A., QRMP., menjelaskan bahwa optimalisasi aset merupakan bagian dari strategi pemerintah daerah untuk memperkuat kemandirian fiskal.
Menurutnya, peningkatan PAD tidak harus selalu mengandalkan sektor pajak dan retribusi. Pemerintah daerah juga dapat mengembangkan potensi aset serta memperkuat peran Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

Deden mengungkapkan, BPKAD telah menghimpun data sekitar 1.270 aset tanah dan bangunan milik Pemerintah Kabupaten Kuningan. Dari jumlah tersebut, sebanyak 528 aset tidak digunakan untuk pelayanan publik.
Setelah melalui proses pemetaan lebih lanjut, BPKAD menemukan 295 aset yang masih kosong dan belum dimanfaatkan.
“Dari 528 aset tersebut, tersisa 295 yang masih kosong dan belum dimanfaatkan. Ini yang kemudian kita dorong agar bisa memberikan manfaat ekonomi bagi daerah,” jelas Deden.
Untuk mempermudah calon investor memperoleh informasi, BPKAD telah menyediakan platform katalog digital melalui Jaga Aset Kuningan yang dapat diakses melalui https://jagaaset.kuningankab.go.id.
Melalui platform tersebut, masyarakat dan calon investor dapat melihat informasi aset secara lebih transparan, mulai dari lokasi, luas tanah, nomor sertifikat, batas-batas lahan, peta digital yang terhubung dengan Google Maps, hingga prospek pemanfaatannya.
Calon investor yang tertarik dapat memanfaatkan aset pemerintah melalui skema sewa maupun bentuk kerja sama lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Untuk mekanisme sewa, tarif telah mengacu pada peraturan daerah sehingga tidak dapat ditentukan secara sembarangan. Sementara itu, penilaian melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dapat ditempuh sesuai mekanisme yang berlaku.
Kawasan Botanika Hasilkan Rp1,6 Miliar per Tahun
Dalam kesempatan tersebut, Deden juga mencontohkan keberhasilan pemanfaatan kawasan Botanika yang sebelumnya membutuhkan biaya pemeliharaan rutin, tetapi kini justru mampu memberikan kontribusi ekonomi kepada pemerintah daerah.
Melalui skema kerja sama dengan pihak ketiga, kawasan tersebut mampu memberikan pemasukan sekitar Rp1,6 miliar per tahun. Pendapatan itu berasal dari sewa, pembagian keuntungan atau sharing profit, pajak, serta komponen pendapatan lainnya.Tidak hanya menghasilkan pemasukan, kerja sama tersebut juga membuat pemerintah daerah tidak lagi harus menanggung biaya pemeliharaan kawasan secara rutin.
“Kalau dulu kita harus memelihara tanah ini, sekarang dipelihara oleh pihak yang bekerja sama dan pemerintah daerah mendapatkan pendapatan. Bahkan, ketika usaha semakin berkembang, potensi sharing profit untuk pemerintah daerah juga semakin besar,” ungkapnya.
Deden menyebutkan, secara keseluruhan PAD yang tercatat dari pemanfaatan aset daerah melalui pihak ketiga saat ini telah mencapai sekitar Rp12 miliar per tahun.
Ke depan, BPKAD Kabupaten Kuningan menargetkan setidaknya 50 persen dari aset yang ditawarkan dapat dimanfaatkan secara optimal melalui kerja sama dengan pihak ketiga.
Target tersebut diharapkan mampu mendorong masuknya investasi baru, membuka peluang usaha dan lapangan pekerjaan, sekaligus meningkatkan pendapatan daerah.
Meski demikian, Deden memastikan bahwa pemanfaatan aset pemerintah tetap mengutamakan kepentingan pelayanan publik. Pemerintah daerah terlebih dahulu memastikan kebutuhan pelayanan masyarakat terpenuhi sebelum menawarkan aset yang belum digunakan untuk kegiatan ekonomi.
Melalui Investment Summit 2026, Pemkab Kuningan berharap aset-aset yang selama ini belum produktif dapat berubah menjadi sumber ekonomi baru.
Langkah ini sekaligus menjadi upaya pemerintah daerah dalam membangun iklim investasi yang lebih terbuka, meningkatkan kemandirian fiskal, serta mendorong pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kuningan tanpa harus terus mengandalkan peningkatan pajak dan retribusi masyarakat.(Ri)
- Penulis: admin

Saat ini belum ada komentar