sabakuninganews.com.KUNINGAN – Peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia pada Selasa (9/12/2025) kembali menjadi panggung bagi Presidium Pergerakan Kuningan (PERAK) untuk turun ke jalan. Sejak pagi, massa bergerak menyapu tiga pusat pemerintahan—Pendopo Kuningan, Kejaksaan Negeri, hingga Gedung DPRD—membawa gelombang tuntutan agar pemberantasan korupsi di Kabupaten Kuningan tidak lagi berhenti pada narasi semata.

Di titik pertama, massa telah dihadang barisan aparat yang menjaga ketat area Pendopo. Roy, orator aksi, memimpin jalannya demonstrasi dengan suara lantang mengkritisi lemahnya transparansi pemerintahan daerah.

Meski Bupati Kuningan tidak hadir, Asisten Daerah I Tony Kusumanto turun langsung mewakili pemerintah daerah. Aksi berlangsung tertib, namun penuh desakan agar pemerintah lebih terbuka dan responsif terhadap dugaan praktik korupsi yang belakangan ramai diperbincangkan publik.

Memanas di Kejaksaan: Penandatanganan Surat Tuntutan Jadi Pemicu
Dari Pendopo, rombongan bergerak menuju Kejaksaan Negeri Kuningan. Di titik ini, Rio memimpin orasi dengan nada kritik yang semakin tajam—mulai dari dugaan penyalahgunaan anggaran APBD 2024, dugaan kejahatan lingkungan, hingga mandeknya penanganan kasus proyek PJU Kuningan Caang 2023.

“Saya sudah beberapa kali menggelar aksi soal Kuningan Caang. Mau sampai kapan kasus ini selesai? Selesaikan segera atau Bapak yang mundur!” serunya, disambut sorakan massa.

Ketegangan memuncak ketika Rio meminta Kepala Kejaksaan, Ikhwanul Riwan Saragih, menandatangani surat tuntutan. Awalnya Kajari menolak dan menegaskan komitmennya:

“Tanpa saya tandatangani pun, saya tetap akan bekerja dan menyelesaikan tuntutan rekan-rekan semua.”

Penolakan itu memicu kemarahan massa hingga terjadi pelemparan telur busuk ke arah gedung. Situasi baru mereda setelah Kepala Kejaksaan akhirnya menandatangani surat tuntutan sebagai bentuk itikad baik.

Aksi kemudian berlanjut ke Gedung DPRD Kabupaten Kuningan. Di sini Epul memimpin orasi, dan massa langsung disambut Ketua DPRD Kuningan, Nuzul Rachdy. Ia turun menemui peserta aksi dan menerima tuntutan secara terbuka.

Setelah seluruh rangkaian penyampaian aspirasi selesai, massa membubarkan diri secara tertib tanpa adanya insiden lanjutan.

Tiga Isu Utama yang Diangkat PERAK
Dalam aksinya, PERAK membawa tiga isu besar yang dinilai merugikan masyarakat dan merusak tata kelola pemerintahan daerah, yakni:

.Dugaan korupsi proyek PJU Kuningan Caang 2023.

.Dugaan penyalahgunaan anggaran dan maladministrasi dalam APBD 2024.

.Dugaan kejahatan lingkungan di berbagai titik wilayah Kuningan.

Empat Tuntutan Spesifik PERAK
Dari tiga isu utama tersebut, PERAK merumuskan empat tuntutan yang disampaikan langsung kepada pemerintah daerah, Kejaksaan Negeri, dan DPRD:

.Mendesak Kejaksaan Negeri Kuningan segera menuntaskan kasus proyek Kuningan Ca’ang 2023 yang dinilai lamban.

.Mendorong Aparat Penegak Hukum memproses pidana terhadap temuan LHP BPK 2024, karena TGR tidak menghapus unsur pidana.

.Menekan pemerintah daerah untuk menghentikan seluruh aktivitas penebangan pohon sesuai SK Gubernur Jawa Barat.

.Menuntut pemerintah menindak tegas lokasi yang memanfaatkan mata air tanpa izin resmi untuk kepentingan komersial.

Aksi ini menjadi penanda kuat bahwa publik terus memantau setiap dinamika dugaan korupsi di Kabupaten Kuningan. PERAK menegaskan, perjuangan mereka belum selesai dan akan terus mengawal proses hukum hingga tuntas. (Red)