Perkuat Tata Kelola PKBM, 120 Peserta di Kuningan Ikuti Bimtek Pengelolaan Dana BOSP dan Administrasi Pendidikan
- account_circle admin
- calendar_month 14 jam yang lalu
- comment 0 komentar
- print Cetak

sabakuningannews.KUNINGAN – Sebanyak 120 peserta dari 76 Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) di Kabupaten Kuningan mengikuti kegiatan bimbingan teknis (bimtek) penguatan kapasitas sumber daya manusia (SDM), Sabtu.
Kegiatan ini menjadi langkah strategis untuk meningkatkan profesionalisme pengelolaan lembaga pendidikan nonformal, khususnya dalam tata kelola administrasi dan pertanggungjawaban penggunaan dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP).
Ketua Panitia, Arief Amarudin, menjelaskan bahwa kegiatan tersebut merupakan salah satu program terakhir yang telah tertuang dalam Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) masing-masing PKBM.
Menurutnya, bimtek ini memiliki sejumlah fokus utama, mulai dari penguatan pemahaman sistematika penyusunan laporan pertanggungjawaban (LPJ) dana BOSP, pengelolaan data peserta didik dan penyelesaian data residu, hingga penguatan manajemen kelembagaan PKBM.
“Hari ini merupakan kegiatan terakhir dari program yang tertuang dalam RKAS. Masing-masing PKBM memang menganggarkan kegiatan bimbingan teknis untuk penguatan kapasitas SDM,” ungkap Arief.

Ia menyebutkan, kegiatan tersebut diikuti 76 lembaga dari total 113 PKBM yang ada di Kabupaten Kuningan. Setiap lembaga mengirimkan perwakilan kepala PKBM dan bendahara, sehingga jumlah peserta yang hadir mencapai sekitar 120 orang.
Untuk memberikan pemahaman yang komprehensif, panitia menghadirkan narasumber dari berbagai unsur, yakni Inspektorat, Dinas Pendidikan, serta pihak eksternal yang memiliki kompetensi di bidang digitalisasi.
Arief menegaskan, pemahaman mengenai tata kelola keuangan BOSP menjadi hal penting karena setiap penggunaan anggaran harus dapat dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan yang berlaku.
Ia mengingatkan bahwa seluruh pengeluaran yang bersumber dari dana BOSP wajib didukung bukti administrasi yang jelas. Mulai dari kesesuaian belanja dengan RKAS, mekanisme pengadaan melalui SIPLah sesuai ketentuan, hingga pembayaran honorarium tutor harus tercatat secara sistematis dalam laporan pertanggungjawaban.
“Kalau untuk teknis laporan keuangan BOSP sebenarnya tidak ada perubahan. Hanya memang perlu diingatkan kembali mengenai sistematika pelaporan. Segala sesuatu yang menggunakan uang BOSP harus ada buktinya karena setiap tahun kami juga diperiksa oleh Inspektorat,” jelasnya.
Lebih jauh, Arief menilai keberadaan PKBM memiliki peran strategis dalam membantu pemerintah mengatasi persoalan Anak Tidak Sekolah (ATS).
Sebagai lembaga pendidikan nonformal, PKBM menjadi salah satu akses penting bagi masyarakat yang belum memperoleh kesempatan menempuh pendidikan melalui jalur formal.
Menurutnya, PKBM harus mampu memberikan layanan pendidikan yang berkualitas sekaligus menerapkan tata kelola kelembagaan yang profesional. Terlebih, ijazah pendidikan kesetaraan yang diselenggarakan melalui PKBM diakui negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

“PKBM juga menjadi bagian penting dalam rangka memberantas Anak Tidak Sekolah. Kita tentu menjadi garda terdepan. Walaupun lembaganya non formal, ijazahnya diakui negara, sehingga tata kelolanya juga harus dilakukan secara baik, terutama dalam administrasi dan pertanggungjawaban,” tegasnya.
Ia juga menjelaskan bahwa sistem pembelajaran PKBM memiliki karakteristik berbeda dibandingkan sekolah formal. Fleksibilitas menjadi salah satu keunggulan karena warga belajar, termasuk mereka yang sudah bekerja, tetap dapat mengikuti pendidikan tanpa harus meninggalkan aktivitas sehari-hari.
Model pembelajarannya pun dapat disesuaikan dengan kebutuhan, termasuk melalui sistem pembelajaran daring atau online, sehingga warga belajar tidak selalu harus mengikuti pembelajaran secara tatap muka setiap hari.
Selain meningkatkan kapasitas pengelola lembaga, kegiatan ini juga menjadi momentum mempererat koordinasi dan komunikasi antara pengelola PKBM di Kabupaten Kuningan.
Arief berharap, melalui kegiatan tersebut, seluruh peserta dapat memperoleh pemahaman yang lebih baik mengenai pengelolaan lembaga, administrasi keuangan, pendataan peserta didik, serta pemanfaatan teknologi digital dalam penyelenggaraan pendidikan nonformal.
Kegiatan yang dimulai pukul 08.00 WIB tersebut ditargetkan selesai sekitar pukul 16.00 WIB. Acara dibuka oleh perwakilan Kepala Seksi (Kasi), sementara penutupan direncanakan dilakukan oleh Kepala Dinas terkait.
Dengan adanya penguatan kapasitas ini, PKBM di Kabupaten Kuningan diharapkan semakin profesional, transparan, dan akuntabel dalam menjalankan fungsi pendidikan.
Lebih dari itu, PKBM diharapkan terus memperluas akses pendidikan bagi masyarakat, khususnya warga yang belum menyelesaikan pendidikan formal, sehingga upaya menekan angka Anak Tidak Sekolah dapat berjalan lebih optimal.(Ri)
- Penulis: admin

Saat ini belum ada komentar