Rakerda PPDI Kuningan 2026: Perkuat Profesionalisme Perangkat Desa, Dorong Pendataan Nasional Melalui BKN
- account_circle admin
- calendar_month Sabtu, 21 Nov 2026
- comment 0 komentar
- print Cetak

sabakuningannews.KUNINGAN – Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) Kabupaten Kuningan menggelar Rapat Kerja Daerah (Rakerda) Tahun 2026 sebagai momentum evaluasi organisasi sekaligus penyusunan program kerja tahun 2027. Mengusung tema “Mewujudkan Perangkat Desa yang Profesional, Solid, dan Berkontribusi terhadap Kemajuan Pembangunan Desa Menuju Desa Kuat, Perangkat Desa Hebat, Kuningan Melesat”, kegiatan ini menjadi langkah strategis memperkuat peran perangkat desa dalam mendukung pembangunan daerah.
Dengan semangat “PPDI Ngahiji, Ngabakti, Ngajadi”, Rakerda diharapkan mampu melahirkan program kerja yang konkret, memperkuat solidaritas organisasi, serta meningkatkan kualitas dan profesionalisme perangkat desa di Kabupaten Kuningan.
Dalam sambutan Bupati Kuningan yang diwakili Asisten Daerah (ASDA) I, Drs. H. Deniawan, M.Si., disampaikan bahwa perangkat desa memiliki peran strategis dalam menentukan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa.
Ia menekankan empat hal penting yang harus menjadi perhatian seluruh perangkat desa.
Pertama, penguatan kapasitas dan profesionalisme. Perangkat desa dituntut terus meningkatkan kompetensi, memahami regulasi, tertib administrasi, mengelola keuangan desa secara akuntabel, serta mampu memanfaatkan teknologi informasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik.
Kedua, memperkuat integritas dan disiplin. Kepercayaan masyarakat merupakan modal utama pemerintahan desa. Karena itu, perangkat desa harus bekerja penuh tanggung jawab, menjunjung tinggi etika, menghindari penyalahgunaan kewenangan, dan selalu mengutamakan kepentingan masyarakat.
Ketiga, membangun sinergi dan kolaborasi. PPDI diharapkan menjadi organisasi profesi yang mampu menjalin kemitraan konstruktif dengan pemerintah desa, kecamatan, dan pemerintah daerah. Selain itu, PPDI harus menjadi wadah perjuangan peningkatan kapasitas, perlindungan profesi, kesejahteraan, serta kehormatan perangkat desa sesuai ketentuan perundang-undangan.
Keempat, mendorong percepatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Perangkat desa harus mampu mengoptimalkan potensi lokal, memperkuat ketahanan ekonomi masyarakat, mengembangkan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), meningkatkan pelayanan dasar, serta mendorong terwujudnya desa mandiri dan berdaya saing.
Pemerintah Kabupaten Kuningan berharap desa tidak hanya mampu menjalankan roda pemerintahan dengan baik, tetapi juga melahirkan inovasi yang memberikan manfaat ekonomi dan sosial bagi masyarakat.
Ade Sudiman: Rakerda Jadi Momentum Evaluasi dan Penyusunan Program 2027
Sementara itu, Ketua PPDI Kabupaten Kuningan, Ade Sudiman, menjelaskan bahwa pelaksanaan Rakerda merupakan amanat AD/ART organisasi yang diselenggarakan setiap tahun.
Menurutnya, agenda tersebut memiliki arti penting untuk mengevaluasi perjalanan organisasi sekaligus merumuskan arah kebijakan dan program kerja ke depan.
“Rapat kerja daerah ini merupakan amanat AD/ART organisasi. Jadi, kita melaksanakannya setiap satu tahun sekali dalam rangka evaluasi dan penyusunan program kerja 2027,” ungkap Ade Sudiman.
Dalam kesempatan tersebut, Ade juga menyoroti pentingnya penguatan status dan pengakuan perangkat desa secara nasional melalui pendataan terintegrasi di tingkat pemerintah pusat.
Ia berharap seluruh perangkat desa di Indonesia nantinya memiliki pencatatan resmi dalam satu sistem nasional, baik melalui Badan Kepegawaian Negara (BKN) maupun kementerian terkait.
Menurutnya, selama ini pendataan perangkat desa masih banyak bergantung pada kebijakan masing-masing pemerintah daerah. Di Kabupaten Kuningan, misalnya, sudah terdapat Nomor Induk Perangkat Desa (NIPD) yang tercatat melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD). Namun, pencatatan tersebut belum terintegrasi secara nasional.
“Harapan kita, seluruh perangkat desa di Indonesia tercatat secara nasional dalam satu pintu, entah melalui BKN atau kementerian terkait. Selama ini perangkat desa belum tercatat secara menyeluruh dalam sistem nasional,” jelasnya.
Ade menilai, pendataan nasional menjadi salah satu langkah penting untuk memberikan kepastian administrasi, pengakuan kelembagaan, serta memperkuat posisi perangkat desa dalam sistem pemerintahan.
Selain persoalan pendataan nasional, Ade Sudiman turut menyinggung aspirasi mengenai masa pengabdian perangkat desa hingga usia 64 tahun.
Ia berpandangan bahwa usia tersebut masih tergolong produktif, terutama bagi perangkat desa yang masih memiliki kemampuan, potensi, dan dedikasi untuk berkontribusi terhadap kemajuan desa.
Namun demikian, ia menegaskan bahwa persoalan usia bukan satu-satunya prioritas perjuangan organisasi. Pengakuan dan pendataan perangkat desa secara nasional menjadi salah satu harapan penting yang ingin diperjuangkan.
Terkait usulan perubahan masa pengabdian tersebut, Ade menjelaskan bahwa saat ini masih sebatas rancangan dan usulan yang memerlukan proses harmonisasi serta komunikasi dengan pemerintah pusat.
“Untuk usulan penambahan masa pengabdian empat tahun itu masih berupa rancangan dan baru diusulkan. Masih diperlukan harmonisasi serta pendekatan kepada pemerintah pusat,” ungkapnya.
Melalui Rakerda 2026, PPDI Kabupaten Kuningan diharapkan semakin solid dalam memperjuangkan aspirasi anggotanya, meningkatkan kualitas organisasi, serta memperkuat kontribusi perangkat desa terhadap pembangunan.
Semangat PPDI Ngahiji, Ngabakti, Ngajadi menjadi landasan untuk menyatukan langkah dan pengabdian demi terwujudnya perangkat desa yang profesional, berintegritas, dan mampu menjadi penggerak kemajuan desa.
Rakerda ini diharapkan tidak sekadar menjadi agenda rutin organisasi, tetapi juga menghasilkan keputusan dan program nyata bagi kemajuan PPDI, pemerintahan desa, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Kuningan.(Ri)
- Penulis: admin

Saat ini belum ada komentar