Aturan PKL Taman Kota Kuningan Dipertanyakan, Paguyuban Puspa Langlang Buana Soroti Dugaan Perlakuan Berbeda
- account_circle admin
- calendar_month 8 jam yang lalu
- comment 0 komentar
- print Cetak

sabakuningannews.KUNINGAN – Kebijakan penataan Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kabupaten Kuningan kembali menjadi sorotan. Kali ini, Paguyuban Puspa Langlang Buana mempertanyakan konsistensi Pemerintah Kabupaten Kuningan dalam menerapkan aturan larangan berjualan di kawasan taman kota.
Pasalnya, kawasan Taman Kota Kuningan yang sebelumnya disebut-sebut harus steril dari aktivitas perdagangan, kini justru terlihat kembali dipenuhi pedagang yang berjualan di area tersebut.
Kondisi ini memunculkan tanda tanya besar, terutama bagi para pedagang yang selama ini diminta mematuhi kesepakatan dan aturan penataan PKL.
Abas Yusuf, selaku Wakil Ketua Paguyuban Puspa Langlang Buana, mengungkapkan kekecewaannya terhadap kondisi tersebut. Ia menilai terdapat ketidakkonsistenan dalam penerapan kebijakan antara pedagang yang tergabung dalam Paguyuban Puspa Langlang Buana dengan pedagang yang berjualan di kawasan Taman Kota.
Menurutnya, anggota Paguyuban Puspa Langlang Buana tidak diperbolehkan berjualan di sepanjang jalur pertokoan Jalan Siliwangi. Namun, di sisi lain, aktivitas perdagangan di kawasan Taman Kota justru terlihat kembali berjalan.
“Kami dari Paguyuban Puspa tidak boleh berjualan di area jalur pertokoan Siliwangi. Sementara itu, pedagang di kawasan Taman Kota terlihat bebas berjualan. Ada apa sebenarnya? Bagaimana dengan kesepakatan yang sudah dibuat sebelumnya?” tegas Abas Yusuf.
Ia mempertanyakan apakah kesepakatan penataan PKL yang telah dibangun bersama selama ini masih berlaku atau justru hanya diberlakukan kepada kelompok pedagang tertentu.
Bagi Abas, persoalan ini bukan semata-mata tentang siapa yang boleh dan tidak boleh berjualan. Lebih dari itu, pemerintah harus menunjukkan keadilan dan konsistensi dalam menjalankan kebijakan penataan ruang publik.
Jika memang kawasan Taman Kota harus steril dari aktivitas perdagangan, maka aturan tersebut semestinya diterapkan secara menyeluruh. Begitu pula jika pemerintah memberikan ruang bagi aktivitas ekonomi PKL, harus ada kejelasan mengenai lokasi, ketentuan, serta mekanisme yang berlaku bagi seluruh pedagang.
Abas juga menyoroti peran Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), Dinas Perhubungan (Dishub), serta Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian (Diskopdagperin) Kabupaten Kuningan.
Menurutnya, instansi-instansi tersebut memiliki peran penting dalam pengawasan dan penataan PKL. Namun, kondisi yang terjadi saat ini menimbulkan kesan bahwa pengawasan dan penegakan aturan belum berjalan sebagaimana mestinya.
Ia menegaskan bahwa para pedagang tidak membutuhkan sekadar penjelasan normatif atau sosialisasi berulang kali. Mereka membutuhkan tindakan nyata dari pemerintah untuk memastikan aturan benar-benar dijalankan.
“Kami membutuhkan praktik ketegasan, bukan hanya teori atau materi saja. Jangan sampai aturan hanya tegas kepada sebagian pedagang, sementara yang lainnya seolah-olah dibiarkan. Kalau memang ada aturan, jalankan secara adil dan konsisten,” ujarnya.
Persoalan ini seharusnya menjadi perhatian serius Pemerintah Kabupaten Kuningan. Sebab, penataan PKL tidak cukup hanya dengan mengeluarkan larangan atau membuat kesepakatan di atas kertas. Pemerintah juga harus memastikan implementasinya di lapangan berjalan sesuai aturan.
Jangan sampai kebijakan penataan justru menimbulkan kecemburuan sosial di antara sesama pedagang akibat adanya dugaan perbedaan perlakuan.
Pemerintah daerah perlu memberikan penjelasan terbuka mengenai status kawasan Taman Kota, apakah masih menjadi zona steril PKL atau telah mengalami perubahan kebijakan.
Selain itu, perlu ada evaluasi terhadap kesepakatan penataan PKL di kawasan Jalan Siliwangi agar tidak menimbulkan ketidakpastian bagi para pedagang yang selama ini diminta mengikuti ketentuan pemerintah.
Hingga persoalan ini mendapat penjelasan resmi, sejumlah pertanyaan masih menunggu jawaban: Apakah aturan penataan PKL masih berlaku? Siapa yang bertanggung jawab mengawasi pelaksanaannya? Dan mengapa muncul perbedaan kondisi antara kawasan Taman Kota dengan jalur pertokoan Siliwangi?
Penataan kota tidak boleh berhenti pada larangan. Ketegasan pemerintah harus terlihat dalam tindakan, keadilan harus dirasakan oleh seluruh pedagang, dan kesepakatan yang telah dibuat tidak boleh kehilangan makna ketika diterapkan di lapangan.(*)
- Penulis: admin

Saat ini belum ada komentar