Optimalkan Pendapatan Pajak:Para Ketua RW Di Libatkan Jadi Petugas Pendataan’ Plus Honor
- account_circle admin
- calendar_month Selasa, 17 Nov 2026
- comment 0 komentar
- print Cetak

sabakuningannews.KUNINGAN – Pemerintah Kabupaten Kuningan mulai mengoptimalkan pendataan kendaraan bermotor melalui Bimbingan Teknis (Bimtek) Aplikasi Srikandi Jawara bagi petugas pendataan dan pemutakhiran potensi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Biaya Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) Tahun 2026.
Program ini menyasar 21.430 unit kendaraan bermotor yang tersebar di 16 kecamatan, 21 desa, dan 8 kelurahan dengan melibatkan 468 petugas pendata dari 234 Rukun Warga (RW). Setiap RW diperkuat dua petugas untuk memastikan proses pendataan berjalan lebih efektif dan menjangkau masyarakat secara langsung.
Bupati Kuningan, Dr. H. Dian Rachmat Yanuar, M.Si., mengatakan bahwa pendataan tersebut menjadi langkah strategis untuk meningkatkan akurasi data kendaraan bermotor sekaligus mengoptimalkan potensi pendapatan daerah dari sektor PKB dan BBNKB.
Menurutnya, selama ini terdapat kesenjangan antara potensi kendaraan bermotor berdasarkan data yang dimiliki pemerintah dengan realisasi penerimaan pajak. Salah satu penyebabnya adalah pendataan yang belum optimal serta keterbatasan sumber daya manusia.
“Selama ini kita mengalami kesulitan dalam pendataan. Data yang kami miliki dengan pajak yang masuk belum sebanding. Salah satu penyebabnya karena data belum akurat dan pendataan belum maksimal,” ungkap Bupati Dian.
Untuk mengatasi persoalan tersebut, Pemkab Kuningan menggandeng para ketua RW sebagai petugas pendata. Pelibatan unsur masyarakat ini dinilai dapat membantu pemerintah karena para ketua RW lebih memahami kondisi geografis, lingkungan, serta keberadaan kendaraan bermotor di wilayah masing-masing.
Bupati menegaskan, tugas petugas RW hanya melakukan pendataan, bukan penagihan pajak. Hasil pendataan selanjutnya akan ditindaklanjuti oleh Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Jawa Barat dan Samsat sesuai kewenangannya.
“Jadi sifatnya hanya mendata. Setelah itu, yang menindaklanjuti adalah rekan-rekan dari Bapenda Provinsi dan Samsat. Kita ingin mendapatkan kepastian data kendaraan yang selama ini belum melaksanakan daftar ulang,” jelasnya.

Sebagai bentuk dukungan atas keterlibatan masyarakat, Pemkab Kuningan juga menyiapkan insentif bagi para ketua RW yang membantu pelaksanaan pendataan tersebut.
Bupati Dian mengungkapkan, potensi pendapatan dari sektor PKB dan BBNKB masih perlu dioptimalkan. Berdasarkan data yang disampaikan, target ketetapan PKB Kabupaten Kuningan mencapai Rp52 miliar dengan realisasi sekitar 81 persen. Sementara itu, target BBNKB sebesar Rp25 miliar telah terealisasi sekitar 85 persen.
Ia berharap program pendataan melalui aplikasi Srikandi Jawara dapat membantu pemerintah memperoleh basis data kendaraan yang lebih akurat, termasuk kendaraan yang belum melakukan daftar ulang maupun kendaraan berpelat nomor luar daerah yang beroperasi di Kabupaten Kuningan.
Bupati juga menekankan pentingnya keberlanjutan program. Apabila hasil pendataan menunjukkan capaian positif, pemerintah akan meningkatkan frekuensi dan kuantitas pelaksanaannya.
Selain pendataan, Pemkab Kuningan juga akan mengedepankan edukasi dan pendekatan persuasif untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Upaya tersebut dapat berjalan beriringan dengan operasi gabungan bersama Polres dan instansi terkait.
Bupati Dian menjelaskan bahwa penerimaan dari sektor PKB, termasuk skema opsen PKB, memiliki peran penting dalam mendukung pembangunan Kabupaten Kuningan.
Dana tersebut diarahkan untuk mendukung pembangunan infrastruktur, tidak hanya jalan, tetapi juga jaringan irigasi, Jalan Usaha Tani (JUT), serta fasilitas pendidikan.
Ia menegaskan bahwa pemerintah daerah telah menyiapkan alokasi pembangunan infrastruktur sesuai arahan Gubernur Jawa Barat dan ketentuan pemerintah pusat.
Terkait pembagian opsen PKB, Bupati menjelaskan bahwa pemerintah kabupaten memperoleh bagian sebesar 40 persen, sedangkan 60 persen menjadi bagian pemerintah provinsi sesuai ketentuan yang berlaku.
Sementara itu, Kepala Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah (P3DW) Kabupaten Kuningan, Hj. Renny Dewi Pratami, S.H., dalam laporannya menjelaskan bahwa pelaksanaan bimtek tersebut merupakan wujud konkret penerapan skema role sharing dan cost sharing antara Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Pemerintah Kabupaten Kuningan.
Dalam kerja sama tersebut, Pemkab Kuningan memberikan dukungan pembiayaan melalui DPA Bappenda pada APBD Tahun Anggaran 2026. Sementara Pemerintah Provinsi Jawa Barat menyediakan dukungan kebijakan, data awal, serta sistem digital melalui aplikasi Srikandi Jawara (Sistem Registrasi Identitas Kepemilikan Kendaraan Bermotor Pribadi Jawa Barat).
Renny menjelaskan, sasaran pendataan tahap ini mencakup 16 kecamatan, 21 desa, dan 8 kelurahan yang tersebar di 234 RW. Dengan dua petugas pada setiap RW, total personel yang dilibatkan mencapai 468 orang untuk mendata potensi 21.430 unit kendaraan bermotor.
Melalui kegiatan bimtek tersebut, para petugas mendapatkan pembekalan teknis mengenai mekanisme verifikasi faktual, dokumentasi objek kendaraan, penggunaan aplikasi Srikandi Jawara, hingga tata cara perlindungan data pribadi.
Dengan dukungan teknologi digital dan keterlibatan langsung masyarakat, Pemkab Kuningan berharap pendataan kendaraan bermotor dapat berlangsung lebih akurat, terukur, dan berkelanjutan.
Langkah ini sekaligus menjadi bagian dari upaya memperkuat pendapatan daerah yang nantinya dapat dimanfaatkan untuk mendukung pembangunan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat Kabupaten Kuningan.(Ri)
- Penulis: admin

Saat ini belum ada komentar