9 Bulan Menunggu, 4 Dapur MBG di Kuningan Belum Running, APGI 3T Desak Kepastian BGN

sabakuningannews.KUNINGAN – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di wilayah terpencil kembali menjadi sorotan. Empat dapur MBG di Kabupaten Kuningan yang berada di Kalimati, Luwikeris, Darma, dan Maleber disebut telah siap beroperasi, namun hingga kini belum mendapatkan kepastian untuk mulai running.

Ketua APGI 3T dan wilayah terpencil Jawa Barat, Iman, mengungkapkan bahwa pembangunan dapur MBG tersebut telah selesai sejak sekitar sembilan bulan lalu. Bahkan, menurutnya, pembangunan fisik dapur dapat diselesaikan dalam waktu sekitar 35 hari.

“Kami tuntutannya segera dibuka atau di-running-kan dapur MBG terpencil, atau sesuai juknis yang pertama dibayarkan kepada semua investor seluruh Indonesia,” ujar Iman.

Ia mengatakan, kondisi tersebut membuat para investor mengalami ketidakpastian. Berbagai fasilitas telah disiapkan, mulai dari bangunan dapur, kepala dapur hingga tenaga kerja. Namun, seluruh persiapan tersebut belum dapat digunakan karena belum ada kepastian dari Badan Gizi Nasional (BGN).

“Sekarang sudah sembilan bulan, hampir sepuluh bulan dapur saya sudah dibangun, sudah siap running, tapi sampai sekarang tidak ada kepastian kapan dapur itu akan dibuka. Semua pembiayaan dapur itu bukan uang pribadi, saya pun pinjam sana pinjam sini,” katanya.

Iman menyebut terdapat empat dapur MBG di Kabupaten Kuningan yang kondisinya telah siap beroperasi, yakni di Kalimati, Luwikeris, Darma, dan Maleber.

Menurutnya, pembangunan dapur tersebut bukan lagi menjadi persoalan karena fasilitas telah selesai. Bahkan, kepala dapur dan karyawan disebut sudah tersedia.

“Untuk di Kuningan semuanya ada empat dapur. Di Kalimati, Luwikeris, Darma dan Maleber. Proyek ini sudah sembilan bulan mangkrak, sedangkan dapur kami sudah jadi dalam waktu 35 hari. Kepala dapur sudah ada, karyawan sudah ada, dapur pun sudah siap. Tinggal menunggu kepastian dari BGN saja,” tegasnya.

Ia berharap BGN segera memberikan kepastian apakah dapur-dapur tersebut akan segera dioperasikan atau mekanisme pembiayaan akan mengikuti petunjuk teknis awal yang disebutnya mengatur pembayaran kepada investor.

Iman juga menyinggung komunikasi dengan Kepala BGN Dadan Hindayana. Ia mengatakan, pada 23 Juli, pihaknya mendapat janji akan ada kepastian dalam waktu dua pekan.

Namun, setelah tenggat tersebut berlalu, pihaknya kembali meminta kepastian pada 23 Agustus. Hingga kini, menurut Iman, belum ada kepastian yang diharapkan.

“Pak Sudaryono waktu tanggal 23 Juli itu menjanjikan kepada kami dua minggu. Setelah dua minggu, minta lagi kepastian tanggal 23 Agustus. Setelah 23 Agustus tidak ada kepastian lagi,” ungkapnya.

Iman mengaku bahkan telah datang ke Jakarta untuk menemui Kepala BGN. Namun, menurut keterangannya, pertemuan tersebut belum terlaksana.

“Kemarin saya ke Jakarta menemui beliau, beliau tidak mau hadir. Hanya disambut sama Humas saja dan dijanjikan hari Senin kita bertemu,” katanya.

Iman menilai program MBG merupakan program yang baik dan memiliki manfaat besar bagi masyarakat. Namun, ia berharap pelaksanaannya juga memberikan perhatian lebih kepada masyarakat di wilayah terpencil.

Menurutnya, anak-anak di desa, pegunungan, kepulauan dan wilayah pelosok justru menjadi kelompok yang sangat membutuhkan manfaat program tersebut.

“Program ini sebetulnya bagus, Pak. Karena yang penerima manfaat sesungguhnya itu yang di pelosok, Pak. Bukan di perkotaan,” ujarnya.

Ia mempertanyakan mengapa wilayah perkotaan dinilai lebih dahulu mendapatkan prioritas, sementara anak-anak di daerah terpencil masih menunggu.

“Anak-anak di pelosok, di desa-desa, di pegunungan, di pulau-pulau itu belum merasakan yang namanya MBG. Kenapa anak-anak yang di kota yang diprioritaskan? Harusnya prioritas utama itu yang di pelosok. Karena dia yang penerima manfaat sejati-jatinya,” tegas Iman.

Jika persoalan tersebut belum mendapatkan kepastian, Iman menyampaikan pihaknya akan menggelar aksi dengan skala lebih besar.

“Kami akan mengadakan aksi yang lebih besar. Satu juta masyarakat di seluruh pelosok negeri ini akan hadir ke BGN menuntut,” katanya.

Pernyataan tersebut menjadi bentuk desakan agar pemerintah segera memberikan solusi terhadap dapur MBG yang telah dibangun dan siap beroperasi, khususnya di wilayah 3T dan daerah terpencil.

Di sisi lain, kepastian dari BGN tetap diperlukan agar informasi mengenai status empat dapur MBG di Kuningan, mekanisme pembayaran investor, serta jadwal operasional dapat diketahui secara jelas oleh seluruh pihak terkait. (RI)