Heboh Jalur Misterius Di lereng Gunung Ciremai Di Bongkar Bupati Dian ” Ini Fakta Nya 👇👇👇

sabakuningannews.com.KUNINGAN, Isu viral di media sosial terkait dugaan pembangunan jalur sirkuit di kawasan lereng Gunung Ciremai, Kuningan, langsung direspons cepat oleh Bupati Dian

Tak ingin spekulasi berlarut, Bupati Dian bergegas melakukan inspeksi mendadak (Sidak) ke lokasi yang terletak di lembah Ciremai tersebut. Beliau didampingi oleh jajaran pejabat tinggi, termasuk Sekretaris Daerah U. Kusmana, Asisten Daerah, Kepala Dinas Lingkungan Hidup (Kadis LH), dan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (Kadis PUTR).Jum’at , 05/12/2025

Di lokasi, dugaan jalur sirkuit tersebut salah seorang pekerja mengatakan , jalur yang menyerupai lintasan tersebut adalah jalur mobilitas yang disiapkan untuk kegiatan penanaman pohon.

“Pohon yang sudah ditanam di sini sudah mencapai 2.147 batang, dan kami berencana mendatangkan serta menanam lagi sebanyak 7.800 pohon,” ungkap pekerja tersebut.

Meskipun aktivitas diakui sebagai upaya penanaman, Bupati Kuningan tetap memberikan instruksi tegas kepada pemilik lahan:

Rehabilitasi Wajib: Lahan yang telah ditebang (dibuka) wajib direhabilitasi kembali dengan penanaman pohon yang endemis (asli/khas) daerah Ciremai.

Sementara Alat Berat Beko , diinstruksikan untuk ditarik kembali dari lokasi,

Kadis PUTR, Ir. I. Putu Bagiasna, sebagai pengampu tata ruang, menegaskan pentingnya pembangunan yang tidak merusak lingkungan dan meminta perluasan lahan dihentikan dahulu, dan segera melengkapi dokumen dokumen nya, ujar nya

Sekretaris Daerah, U. Kusmana, menyarankan agar semua kegiatan dihentikan dahulu sampai seluruh dokumen yang direkomendasikan oleh forum terkait dipenuhi secara lengkap.

Kadis LH Kabupaten Kuningan Ir.Usep Sumirat memberikan pernyataan kunci. Dari kacamata Lingkungan Hidup:

Dokumen Belum Lengkap: Walaupun sudah ada aktivitas cut and fill (pemotongan dan penimbunan), secara ideal, alat berat harus ditarik dulu.

Perlu AMDAL: Karena belum ada dokumen sama sekali di mata LH, kegiatan ini kemungkinan besar wajib memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL).

Wewenang Pusat/Provinsi: Kadis LH juga menggarisbawahi bahwa wewenang AMDAL proyek sebesar ini bisa jadi berada di tingkat Provinsi atau bahkan Pusat.

“Terkait penanaman itu bagus, karena untuk meningkatkan daya dukung lahannya. Namun, untuk cut and fill nya, kami instruksikan dihentikan dahulu sambil mengurus dokumennya. Kami sudah memberikan arahan agar pemilik lahan segera melakukan pengurusan dalam sistem AMDAL,” pungkas Kadis LH. (RI)