Bupati Dian,DPRD & Berbagai Unsur Datangi Kementerian ESDM’ Tanyakan Kejelasan Geothermal : Ini Hasil Nya 👇

sabakuningannews.JAKARTA — Pemerintah Kabupaten Kuningan bersama DPRD, akademisi, organisasi masyarakat sipil, dan mahasiswa mendatangi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) RI untuk meminta kejelasan mengenai rencana pengembangan energi panas bumi (geothermal) di Kabupaten Kuningan, Senin (12/10/2026).

Dalam audiensi yang berlangsung di Gedung Direktorat Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi (EBTKE), Jakarta, Bupati Kuningan Dr. H. Dian Rachmat Yanuar, M.Si., meminta penjelasan resmi mengenai status, tahapan, serta mekanisme pengembangan panas bumi yang menjadi perhatian masyarakat.

Pertemuan ini menjadi momentum penting untuk mempertemukan aspirasi masyarakat dengan pemerintah pusat, terutama di tengah berkembangnya kekhawatiran mengenai dampak rencana pengembangan geothermal terhadap kelestarian lingkungan, sumber air, dan keselamatan warga.

Bupati Dian menegaskan, pemerintah daerah membutuhkan informasi resmi dan menyeluruh agar dapat menjelaskan persoalan tersebut kepada masyarakat secara tepat.

“Kami ingin mendapatkan klarifikasi dan penjelasan secara utuh agar pemerintah daerah, DPRD, dan masyarakat memahami bagaimana sebenarnya status dan tahapan rencana geothermal ini,” ujar Dian.

Menurutnya, hingga audiensi berlangsung, Pemerintah Kabupaten Kuningan belum menerima surat pemberitahuan resmi dari Kementerian ESDM yang menjelaskan perkembangan rencana tersebut.

Keterbatasan informasi resmi itu membuat pemerintah daerah belum dapat memberikan penjelasan secara komprehensif kepada masyarakat. Karena itu, audiensi dilakukan untuk memperoleh kepastian informasi sekaligus memperkuat komunikasi antara pemerintah pusat dan daerah.

Dalam pertemuan tersebut, Direktur Jenderal EBTKE Prof. Dr. Eng. Eniya Listiani Dewi, B.Eng., M.Eng., IPU., menjelaskan bahwa lokasi di Kabupaten Kuningan termasuk dalam daftar 14 lokasi yang diumumkan untuk penjajakan pengembangan panas bumi.

Namun, ia menegaskan bahwa pengumuman tersebut belum berarti lokasi di Kuningan telah ditetapkan sebagai wilayah kerja panas bumi yang siap dilelang ataupun sebagai wilayah penugasan survei pendahuluan dan eksplorasi.

Penjelasan tersebut menjadi bagian penting dalam memahami posisi rencana geothermal di Kuningan. Tahap penjajakan tidak dapat disamakan dengan keputusan final untuk melaksanakan pembangunan pembangkit panas bumi.

Eniya juga mengakui bahwa surat resmi pemberitahuan kepada Pemerintah Kabupaten Kuningan belum dikirimkan oleh Kementerian ESDM.

Pemerintah pusat, lanjutnya, terus mendorong pemanfaatan sumber energi domestik, termasuk panas bumi, sebagai bagian dari upaya memperkuat ketahanan energi nasional di tengah ketidakpastian pasokan energi global.

“Ada 14 wilayah kerja atau wilayah penugasan yang menjadi bagian dari rencana pengembangan, salah satunya lokasi di Kuningan,” ujar Eniya.

Ia menjelaskan, penetapan wilayah kerja panas bumi harus melalui proses sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Informasi mengenai wilayah yang akan ditawarkan, jadwal penetapan, dan koordinasi dengan pemerintah daerah akan disampaikan secara resmi.

Pemerintah juga terus mendorong koordinasi dengan pemerintah daerah agar proses pengembangan panas bumi, apabila berlanjut, dapat memperhatikan aspek administrasi, tata kelola, serta pelibatan pemangku kepentingan setempat.

Kekhawatiran Lingkungan Menjadi Perhatian
Bagi Kabupaten Kuningan, persoalan geothermal tidak hanya berkaitan dengan potensi energi, tetapi juga menyangkut keberlanjutan lingkungan dan kehidupan masyarakat.

Bupati Dian menegaskan bahwa Kuningan memiliki komitmen sebagai kabupaten konservasi. Karena itu, setiap kebijakan yang berkaitan dengan pemanfaatan sumber daya alam harus mempertimbangkan keseimbangan antara kebutuhan pembangunan dan pelestarian alam.

“Kami ingin pastikan adalah setiap kebijakan yang direncanakan tetap mengedepankan kelestarian lingkungan, pembangunan berkelanjutan, keselamatan warga, dan kondusivitas daerah,” tegasnya.

Pernyataan tersebut menempatkan perlindungan lingkungan, keberlanjutan sumber air, dan keselamatan masyarakat sebagai aspek penting yang perlu diperhatikan dalam pembahasan rencana pengembangan panas bumi.

Audiensi ini juga menjadi ruang bagi unsur legislatif, akademisi, organisasi masyarakat sipil, dan mahasiswa untuk terlibat dalam komunikasi mengenai kebijakan yang berpotensi memengaruhi wilayah Kuningan.

Keterlibatan berbagai unsur tersebut diharapkan dapat memperkuat pertukaran informasi sekaligus membuka ruang dialog mengenai kepentingan masyarakat dan pengelolaan lingkungan.

Kementerian ESDM menjelaskan bahwa pengembangan panas bumi merupakan proses jangka panjang yang melibatkan sejumlah tahapan teknis dan administratif.

Tahapan tersebut meliputi penelitian dan kajian geosains, penentuan lokasi sumur, persiapan dan pemenuhan perizinan, pengeboran eksplorasi, studi kelayakan, hingga keputusan pembangunan, konstruksi, dan operasi.

Hasil eksplorasi nantinya menjadi salah satu dasar utama untuk menilai kelayakan pengembangan. Apabila hasilnya menunjukkan potensi reservoir yang memenuhi persyaratan teknis dan ekonomi, serta persyaratan lingkungan, keselamatan, dan perizinan terpenuhi, proyek dapat dipertimbangkan untuk memasuki tahap berikutnya.

Dengan demikian, masih terdapat sejumlah proses yang harus dilalui sebelum suatu lokasi dapat berlanjut menuju pengembangan proyek

Informasi mengenai setiap tahapan menjadi penting agar masyarakat dapat membedakan antara penjajakan awal, penetapan wilayah kerja, kegiatan eksplorasi, dan keputusan pembangunan.

Bupati Dian berharap komunikasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat terus diperkuat. Ia menilai penyampaian informasi secara terbuka diperlukan agar perkembangan kebijakan dapat dipahami dengan baik dan tidak menimbulkan kesalahpahaman.

Bagi pemerintah daerah, kejelasan informasi menjadi salah satu kebutuhan mendasar dalam merespons pertanyaan dan kekhawatiran masyarakat mengenai rencana geothermal.

Audiensi tersebut sekaligus menegaskan pentingnya koordinasi lintas lembaga dalam membahas pemanfaatan energi, khususnya ketika rencana pengembangannya bersinggungan dengan kepentingan konservasi dan kehidupan warga.

Hingga audiensi berlangsung, penjelasan yang disampaikan Kementerian ESDM menempatkan lokasi Kuningan dalam tahap penjajakan, bukan sebagai wilayah yang telah dipastikan siap memasuki pelelangan atau eksplorasi.

Perkembangan selanjutnya masih memerlukan kejelasan informasi resmi dan proses sesuai ketentuan yang berlaku, dengan tetap memperhatikan kepentingan masyarakat, keselamatan, dan kelestarian lingkungan.

Dalam pertemuan tersebut, Bupati Kuningan didampingi Sekretaris Daerah U. Kusmana, S.Sos., M.Si.; Asisten Perekonomian dan Pembangunan Wawan Setiawan, S.Hut., M.T.; Kepala Bappeda Purwadi Hasan Darsono, S.Hut., M.Sc.; Kepala Dinas PUTR Ir. Putu Bagiasna, M.T.; serta Kepala Dinas Lingkungan Hidup Ir. Usep Sumirat.

Dari DPRD Kabupaten Kuningan hadir Ketua DPRD Nuzul Rachdy, S.E.; para wakil ketua DPRD, yakni H. Ujang Kosasih, H. Dede Basyuni, dan Saw Tresna; serta Ketua Komisi II DPRD H. Jajang.

Audiensi tersebut juga melibatkan Prof. Suwari dari Fakultas Hukum Universitas Kuningan, perwakilan LSM AKAR, perwakilan mahasiswa, dan perwakilan Serikat Rakyat Ciremai.

Kehadiran berbagai unsur ini menunjukkan bahwa pembahasan mengenai rencana geothermal di Kuningan menjadi perhatian bersama, terutama terkait kepastian informasi, proses pengambilan kebijakan, dan perlindungan lingkungan.