KDM Dengan Nada Tegas ” Kita Jaga Ciremai Bukan Meng Komersilkan Ciremai !!

sabakuningannews.com.KUNINGAN- Gubernur Jawa Barat Kang Dedi Mulyadi (KDM) menepati komitmennya untuk turun langsung ke kawasan Gunung Ciremai. Melalui inspeksi mendadak (sidak) di sejumlah titik kawasan Taman Nasional Gunung Ciremai (TNGC), KDM menyoroti persoalan serius mulai dari dugaan tambang ilegal, kerusakan kawasan konservasi, hingga tata kelola wisata alam.

Dalam sidak tersebut, KDM didampingi Sekretaris Daerah Kabupaten Kuningan, Uu Kusmana, S.Sos., M.Si, bersama sejumlah kepala OPD terkait. Sidak dimulai dari wilayah Pasawahan, lokasi yang sebelumnya ramai diperbincangkan akibat aktivitas penambangan batu, kemudian berlanjut ke objek wisata Telaga Nilem di Desa Kaduela.

Saat meninjau langsung bekas galian di kaki Gunung Ciremai, KDM berdialog terbuka dengan Kepala Balai TNGC Kuningan, Toni Anwar, S.Hut., MT. Dengan nada tegas, KDM menyampaikan keprihatinannya terhadap aktivitas penambangan di kawasan konservasi.

“Ini di kaki Gunung Ciremai nambang batu, lihat. Disangkanya saya tidak akan diam-diam sampai ke sini,” ujar KDM sambil menunjukkan bekas galian.

KDM menegaskan bahwa segala bentuk penambangan di kawasan konservasi tidak dibenarkan, apapun alasannya. Ia juga mengkritisi pendekatan seremonial dalam program rehabilitasi hutan yang selama ini dinilai tidak berkelanjutan.

“Nanam pohon itu bukan soal kewenangan, tapi tanggung jawab. Banyak yang nanam pohon cuma proyek, setelah itu ditinggalkan. Gundul lagi, moal jadi,” tegasnya.

Sebagai solusi, KDM menggagas skema pemulihan kawasan TNGC berbasis pemberdayaan masyarakat. Ia mengusulkan agar warga setempat dilibatkan langsung sebagai pengelola dan perawat hutan.

“Areal kosong ditanami Pemprov. Warga menggarap dua hektare, dan satu orang digaji satu setengah juta rupiah per bulan untuk merawat pohon,” jelasnya.

KDM menekankan pentingnya perubahan pola pikir seluruh pihak dalam menjaga Gunung Ciremai.

“Tugas kita menjaga Ciremai, bukan mengkomersilkan Ciremai. Ini komitmen moral,” katanya.

Meski TNGC berada di bawah kewenangan pemerintah pusat, KDM menegaskan Pemprov Jawa Barat memiliki tanggung jawab terhadap kelestarian tanah dan sumber air.

“Walaupun bukan kewenangan, saya punya tanggung jawab moral. Untuk tanah dan air, anggaran provinsi siap saya kerahkan,” ungkapnya.

Selain tambang ilegal, KDM juga menyoroti lemahnya pengawasan terhadap pencurian kayu bernilai komersial, seperti sonokeling. Ia mendorong peningkatan patroli dan membuka peluang keterlibatan Pemprov Jabar dalam membantu pengawasan kawasan.

Di akhir sidak, KDM memastikan bahwa warga yang selama ini menggantungkan hidup dari aktivitas penambangan akan dialihkan menjadi petugas penanaman dan perawatan pohon.

“Selama saya memimpin empat tahun, sampai pohonnya besar, saya gaji. Kalau hanya diserahkan, sering tidak jalan,” pungkasnya.

Dalam kegiatan ini, KDM tidak didampingi Bupati Kuningan Dr. H. Dian Rachmat Yanuar, M.Si maupun Wakil Bupati Tuti Andriani, S.H., M.Kn. Sekda Kuningan menjelaskan, Bupati Dian tengah menghadiri Peringatan Hari Desa Nasional 2026 di Boyolali, Jawa Tengah, sementara Wakil Bupati mengikuti Rakornas Kemendagri serta agenda BPIP di Jakarta.

Melalui Sekda, Bupati Kuningan menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Gubernur Jawa Barat atas perhatian dan komitmennya terhadap kelestarian Gunung Ciremai.

“Gunung Ciremai adalah kawasan konservasi yang tidak bisa ditawar. Menjaganya berarti menjaga ruang hidup masyarakat Kuningan lintas generasi,” tegas Bupati Dian.

Sidak ini menjadi pengingat penting bahwa kelestarian Gunung Ciremai adalah tanggung jawab bersama, bukan hanya pemerintah, tetapi seluruh elemen masyarakat. (*)