Breaking News
light_mode
Beranda » Pemerintah » KIC Kawasan Perkantoran,Keagamaan & Olah Raga:PKL KIC Kuningan Membeludak hingga 305, Kini Dibatasi Hanya 120!

KIC Kawasan Perkantoran,Keagamaan & Olah Raga:PKL KIC Kuningan Membeludak hingga 305, Kini Dibatasi Hanya 120!

  • account_circle admin
  • calendar_month Selasa, 10 Nov 2026
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

sabakuningannews.KUNINGAN – Pemerintah Kabupaten Kuningan mulai melakukan penataan serius terhadap aktivitas Pedagang Kaki Lima (PKL) dan pelaku UMKM di kawasan Komplek Perkantoran Kuningan Islamic Center (KIC). Jumlah pedagang yang selama ini terus bertambah akan dibatasi maksimal 120 pedagang. Mereka juga diwajibkan memiliki KTP asli Kabupaten Kuningan serta ID Card resmi hasil kurasi pemerintah daerah.

Kebijakan tersebut merupakan tindak lanjut arahan Bupati Kuningan untuk mengembalikan fungsi utama kawasan KIC sebagai pusat perkantoran, keagamaan, dan olahraga, sekaligus memberikan ruang bagi aktivitas ekonomi masyarakat secara tertib.

Sekretaris Daerah Kabupaten Kuningan, U. Kusmana, S.Sos., M.Si., menjelaskan bahwa pemerintah daerah telah melakukan pembahasan lintas sektoral dengan melibatkan sejumlah perangkat daerah terkait. Rapat koordinasi tersebut berlangsung di ruang rapat Sekda Kabupaten Kuningan, Selasa (tanggal perlu dikonfirmasi).

Menurut Kusmana, kawasan KIC pada dasarnya merupakan komplek perkantoran dan fasilitas olahraga masyarakat, bukan kawasan perdagangan permanen.

“Komplek KIC itu kan komplek perkantoran. Tentunya komplek perkantoran itu sebetulnya bukan untuk komplek jualan secara menetap. Atas arahan Bupati melalui SK-nya, kita melakukan kajian bersama tim Diskopdagperin, lintas sektoral, Asda II, Bagian Ekonomi, Satpol PP, dan dinas-dinas terkait lainnya,” jelas Kusmana.

Ia mengatakan, pemerintah daerah telah menyepakati penetapan kawasan KIC sebagai zona kuning. Penataan tersebut bertujuan menjaga keseimbangan antara aktivitas perkantoran, olahraga, keagamaan, dan kegiatan ekonomi masyarakat.

Kusmana mengungkapkan, perkembangan aktivitas UMKM di kawasan KIC mengalami peningkatan cukup signifikan. Dari yang awalnya hanya puluhan pedagang, jumlahnya berkembang menjadi ratusan.

Berdasarkan data yang disampaikan Dinas Koperasi, Perdagangan dan Perindustrian, jumlah pedagang bahkan telah mencapai sekitar 305 orang pada saat hari hari weekend

Kondisi tersebut menjadi perhatian Bupati Kuningan setelah menerima video yang memperlihatkan padatnya aktivitas pedagang di kawasan KIC. Bupati kemudian menggelar rapat secara daring untuk membahas langkah penataan.

“Kalau sudah 305 ini kan perlu dibatasi. Dikhawatirkan bukan lagi menjadi zona kuning, malah nantinya menjadi zona hijau. Kita juga khawatir masyarakat yang berolahraga terganggu. Karena itu, Bupati meminta agar PKL di KIC dibatasi paling maksimum sekitar 120 pedagang,” ungkapnya.

Tidak hanya membatasi jumlah pedagang, pemerintah daerah juga akan menerapkan seleksi atau kurasi terhadap calon pedagang yang diperbolehkan berjualan di kawasan KIC.

Kusmana menegaskan, pedagang yang masuk dalam daftar 120 orang tersebut harus merupakan warga asli Kabupaten Kuningan dan memiliki identitas kependudukan yang sah.

Selain itu, pemerintah akan melakukan penyaringan untuk menghindari dominasi pedagang dari satu keluarga atau kelompok tertentu.

“Kita putuskan bahwa UMKM di KIC dibatasi hanya 120. Yang berdagang harus orang Kuningan, bukan dari luar Kuningan. Kemudian harus dikurasi dan difilter, tidak boleh satu keluarga memiliki dua atau tiga lokasi dagang. Saya minta Diskopdagperin segera melakukan kurasi dan menetapkan 120 pedagang tersebut melalui SK,” tegas Kusmana.

Sebagai bentuk pengawasan, setiap pedagang nantinya wajib memiliki:

Surat Keputusan (SK) penetapan pedagang.

ID Card resmi sebagai identitas pedagang.

Stiker identitas yang dipasang pada sarana atau gerobak dagangan.

Dengan sistem tersebut, pemerintah berharap aktivitas perdagangan lebih mudah diawasi dan tidak terjadi penambahan pedagang tanpa izin

Selain menata pedagang, Pemkab Kuningan juga akan membenahi sistem parkir di kawasan KIC.

Kendaraan roda dua direncanakan menempati area parkir sebelah utara, sedangkan kendaraan roda empat diarahkan ke bagian tengah. Pemerintah juga menyiapkan pengaturan arus kendaraan agar akses masuk dan keluar kawasan tetap lancar.

Dinas Perhubungan (Dishub) akan bertanggung jawab dalam pengelolaan parkir dan pembagian area kendaraan. Sementara itu, Satpol PP mendapat tugas melakukan pengamanan di sejumlah titik, mulai dari area depan, tengah, belakang, hingga lingkungan perkantoran.

Kusmana menekankan bahwa gedung KIC merupakan aset pemerintah daerah sekaligus kebanggaan masyarakat Kabupaten Kuningan yang harus dijaga.

“Ini gedung milik pemerintah daerah, gedung kebanggaan masyarakat Kabupaten Kuningan, harus dijaga marwahnya. Di dalamnya banyak arsip, dokumen, barang elektronik, dan aset lainnya. Karena itu, kita menerapkan prinsip kehati-hatian dengan menyiapkan pengamanan,” jelasnya.

Ia menambahkan, pengaturan parkir juga bertujuan agar kendaraan tidak menghambat aktivitas masyarakat yang datang ke kawasan tersebut.

Dalam konsep penataan baru, pemerintah daerah juga akan membagi kawasan berdasarkan peruntukannya.

Area untuk pedagang kaki lima akan dipisahkan dari zona permainan anak. Penataan tersebut diharapkan membuat aktivitas ekonomi dan hiburan masyarakat berlangsung lebih tertib tanpa mengganggu fungsi utama kawasan.

Perhatian khusus juga diberikan terhadap lingkungan masjid di kawasan KIC. Pemerintah menginginkan aktivitas keagamaan tetap berlangsung dengan nyaman, aman, dan bersih.

Karena itu, pedagang maupun kendaraan tidak lagi diperbolehkan menempati area yang berdekatan dengan masjid. Seluruh aktivitas parkir diarahkan ke area atas atau kawasan yang telah ditentukan.

“Di sekitar masjid tidak boleh terganggu kebersihan, keamanan, dan kenyamanannya. Kita hindari tidak ada lagi PKL yang dekat dengan masjid ataupun kendaraan yang parkir di bawah. Semuanya diarahkan ke area KIC yang sudah disiapkan,” kata Kusmana.

Pemkab Kuningan berharap penataan UMKM, parkir, dan pengamanan kawasan KIC dapat segera diterapkan. Kusmana menyampaikan bahwa Bupati menginginkan peluncuran penataan UMKM tersebut dilakukan pada pekan berikutnya setelah rapat koordinasi.

Melalui kebijakan ini, pemerintah daerah berupaya menjaga agar kawasan KIC tetap menjalankan fungsi utamanya sebagai pusat perkantoran, kegiatan keagamaan, dan olahraga, tanpa mengabaikan keberadaan UMKM sebagai bagian dari aktivitas ekonomi masyarakat.

Penataan ini sekaligus menjadi upaya pemerintah mencari keseimbangan antara kepentingan pedagang, kenyamanan pengunjung, keamanan lingkungan perkantoran, serta kebutuhan masyarakat yang memanfaatkan fasilitas olahraga dan keagamaan.

Kini, publik menantikan pelaksanaan kebijakan tersebut, terutama proses kurasi 120 pedagang, penerbitan ID Card resmi, dan penerapan sistem zonasi yang akan menentukan wajah baru kawasan KIC Kabupaten Kuningan.( Ri )

  • Penulis: admin

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Rekomendasi Untuk Anda

expand_less